MENUNGGU Kebijakan Penggunaan DANA DESA untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih
Pada tanggal ditetapkan 09 Oktober 2025 keluarlah surat KEPUTUSAN BERSAMA MENTER! KOPERASI, MENTER! KEUANGAN, MENTER! DALAM NEGERI, MENTER! DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA SERTA KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA Tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN, DAN KELENGKAPAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
Kami menilai bahwa ini bentuk komitmen dan
keseriusan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian yang ada di desa melalui
koperasi desa merah putih, ini terlihat bahwa dalam
rapat kabinet yang dipimpin Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15
September 2025, Presiden menugaskan kepada
Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
untuk mengoordinasikan kementerian/lembaga dan para pihak yang dianggap perlu
untuk terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan fisik gerai,
pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk :
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih;
b. mendorong optimalisasi pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui imbal jasa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Desa Merah Putih untuk pembangunan desa; dan
c. mendorong optimalisasi penggunaan gerai, pergudangan, dan kelengkapan untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih yang diadakan dari Dana Desa sebagai aset Desa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar