Fasilitasi Pendaftaran Badan Hukum BUMDes "Bintang Terang" Desa Pangkalan Baru

 Aspek Kepatuhan dan Legalitas BUMDes

Pangkalan Baru,- Kepatuhan pengurus BUMDes mencerminkan sejauh mana pengelola menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Pengurus BUMDes harus menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, ditandai dengan tertib administrasi, pelaksanaan usaha sesuai AD/ART, serta penyampaian laporan secara berkala kepada Pemerintah Desa dan BPD. Dari aspek legalitas, BUMDes sudah harus memiliki dasar hukum yang jelas, serta wajib terdaftar sebagai badan hukum dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun demikian, perlu juga peningkatan dalam hal optimalisasi pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi guna mendukung tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel.

Kepatuhan Administratif

1. Memiliki dokumen lengkap: AD/ART, SK pengangkatan pengurus
2. Tertib pembukuan (laporan keuangan smesteran/tahunan)
3. Memiliki laporan kegiatan usaha secara berkala
4. Arsip dokumen tersusun rapi dan dapat dipertanggungjawabkan

Kepatuhan Operasional

1. Menjalankan usaha sesuai bidang yang ditetapkan dalam AD/ART
2. Tidak menyimpang dari tujuan pendirian BUMDes
3. Melaksanakan keputusan Musyawarah Desa (Musdes), karena direktur melaksanakan kegiatan usaha dari hasil musyawarah bukan kebijakan direktur.
4. Menjaga transparansi dalam pengelolaan usaha

 Kepatuhan Pelaporan

Menyampaikan laporan kepada:

• Kepala Desa
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Masyarakat melalui Musdes

 Laporan meliputi:

Laporan keuangan

Laporan perkembangan usaha

Laporan pertanggungjawaban tahunan

Aspek Legalitas BUMDes

Legalitas adalah dasar hukum yang menjadikan BUMDes sah secara hukum dan diakui negara.